Media Sulut - Serapan anggaran di semua satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), hingga Semester Dua awal, tahun anggara 2014, ternyata baru berkisar 50 persen.
Lebih memiriskan lagi, realisasi anggara khusus di Dinas Pertanian dan Perkebunan ternyata baru berkisar 13 persen, demikian pula serapan anggaran di Sekretariat Daerah yang baru 30 persen.
Lebih memiriskan lagi, realisasi anggara khusus di Dinas Pertanian dan Perkebunan ternyata baru berkisar 13 persen, demikian pula serapan anggaran di Sekretariat Daerah yang baru 30 persen.
"Meskipun Indikator pertumbuhan ekonomi di Mitra adalah pertanian dan pembangunan, namun capaian serapan anggaran masih di bawah, sehingga belum sesuai harapan," tegas, Bupati Mitra, James Sumendap, di hadapan jajaran Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, Kabid dan bendahara, yang hadir dalam Rapat Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (EPPA) di aula Sekretariat Daerah, Jumat (25/7).
Walaupun demikian, Sumendap mengakui memahami kondisi yang ada, dimana minimnya serapan anggaran, lebih disebabkan oleh semakin ketatnya administrasi pengelolaan keuangan di Pemkab Mitra sekarang ini. "Kalau di pemerintahan lalu, serapan anggaran bulan Juli, pasti sudah habis, karena pengelolaan pemerintahan tidak bijaksana dan tegas. Makanya tak heran banyak temuan, karena uang negara disalahgunakan dan tidak sesuai peruntukkan," tegasnya.
Sumendap membeberkan bahwa pada 2013 lalu, pengelolaan administrasi tidak tertib, sehingga banyak pejabat dan staf pegawai kena TGR. "Paling banyak pejabat yang kena TGR, terkait selisih harga tiket. Oleh karena itu, kedepan evaluasi anggaran ini simultan, jangan sampai ada temuan lagi pada pengelolaan administrasi maupun keuangan 2014 ini," paparnya. *
Tidak ada komentar: